Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | Kombes Agus Rohmat (Kabid. Hukum Polda Metro Jaya) dan Erlinda (KPAI)

Seminar dan Sosialisasi Hukum – Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya

 

Landasan Hukum
  1. KUHP
  2. Konvensi Internasional tentang hak hak anak
  3. Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
  4. UU RI No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
  5. UU RI No 7 Tahun 198 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
  6. UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
  7. UU RI No 39 Tahun 1999 tentang HAM
  8. UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
  9. UU RI No 35 Tahun 201 Tentang Perlindungan anak
  10. UU RI No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
  11. UU RI No 21 Tahun 20017 Tentang PTPPO
  12. Perkab No 10 Tahun 2007 Tentang organisasi dan tata kerja UPPA
  13. Perkab No 3 Tahun 2003 Tentang pembentukan RPK Dan Tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban tindak pidana
  14. Perkab No 1 Tahun 2012 Tentang Standar operasional prosedur penanganan anak berhadapan hukum atau ABH di badan reserse kriminal

 

Pengertian Anak

Pasal 1 ayat 1 UU 35 Tahun 2014: “Anak adalah seseorang yang usianya belum 18 tahun termasuk yang dalam kandungan”.

 

Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Pasal ayat 15 UU 35 Tahun 2014: “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderiataan secara fisik psikis seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Perlindungan anak UUD 1945N Pasal 28 B Ayat 2: “Perlindungan anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasin secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlaq mulia, dan sejahtera:.

 

Mengenal Konvensi Internasional

Deklarasi universal hak hak asasi manusia DUHAM, pada tanggal 10 desember 1948 majelis umum perserikatan bangsa banga MU PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universiao Hak Asasi Manusia – DUHAM).

DUHAM memuat pokok pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk cita cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Hal ini dapat dicapai salah satu dengan diciptakannya kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak hak sipil dan politik yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional.

 

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik

Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya 1951 majelis umum PBB meminta kepada komisi HAM PBB untuk merancang kovenant tentang hak sipil dan politik memuat sebanyak mungkin ketentuan pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB tersebut berhasil menyelesaikan rancangan covenant sesuai dengan keputusan majelis umum PBB pada 1951 dan setelah dilaksanakan pembahasan pasal demi pasal pada akhirnya majelis umum PBB melalui resolusi nomor 2200A (XXI21) mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), dan Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Protokol Opsional terhadap Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

 

Perbedaan Hak Sipil dan Politik

Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Hak politik ialah hak dasar yang bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara dalam keadaan apapun.

 

The Beijing Rules

Sementara diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan karena dengan diversi hak-hak anak, dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Bahwa diversi sejatinya bertujuan untuk menghambat atau mengurangi efek negatif atau stigma yang ditimbulkan oleh sistem peradilan pidana, adapun diversi ini biasanya diterapkan pada pelanggaran ringan dimana keluarga sekolah, atau institusi sosial informal lainnya telah bertindak dengan cara yang layak dan konstruktif.

 

Perbedaan antara Retributif Justice, dan Restoratif justice

Retributif justice: Tindak pidana melanggar sistem hukum dan negara. Pelanggaran menimbulkan kesalahan. Proses mewajibkan negara untuk membuktikan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Fokus pada hukuman yang harus diterima pelaku.

Restoratif justice: Tindak pidana melanggar orang dan hubungannya. Pelanggaran menimbulkan kewajiban. Proses mengikutsertakan korban, pelaku dan masyarakat untuk berusaha mengembalikan ketempat yang benar. Fokus pada kebutuhan korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian.

 

Upaya Diversi Pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi atau musyawarah dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita cara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (29).

Tujuan diversi menurut pasal 6 UU NO 11 Tahun 2012:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.

2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi wajib diupayakan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, meskipun konsekuensi (wajib) pada pengupayaan diversi juga menjadi kabur karena sangsi terhadap pengabaian ketentuan ini yang diatur pada pasal 96 sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui keputusan mahkamah konstitusi no 1110/PUU/X/2012

 

Kasus

– Penganiayaan anak di jakarta pusat

– Pembunuhan anak di BSD Serpong

– Korban Pembunuhan anak dalam kardus di jakarta barat

– Perdagangan dan penculikan bayi

 

Penangkapan

Pasal 30 UU sistem peradilan anak; Penangkapan terhahap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada diwilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan  memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dinas sosial.

Lama penahanan anak sebagai pelaku:

  • Polisi – 7+8=15 hari
  • JPU – 5+5=10 hari
  • Hakim PM – 10+15=25 hari
  • Hakim banding – 10+15 =25 hari
  • Hakim kasasi – 15+20=35 hari

 

Peran UPPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

a. Melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, termasuk dengan pusat pelayanan terpadu, Pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A Provinsi DKI Jakarta) dan kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

 

Hambatan

1. Anak tidak merasa menjadi korban

2. Kondisi mental saksi atau korban tidak stabil atau tergolong disabilitas (trauma atau ketakutan)

3. Faktor sosial mencegah tindak pidana dilaporkan

4. Visum lama/tidak cepat oleh RS apabila mendesak perlu mengeluarkan biaya, dapat menghambat pengungkapan KSS

5. Dibutuhkan 2 saksi/alat bukti termasuk visum, rekaman CCTV, alat kontrasepsi dll untuk kasus kekerasan seksual atau 1 saksi dan alat bukti lat keterangan TSK

6. Fasilitas (ruangan) pemeriksaan yang terbatas.

7. Fasilitas ruangan PPA masih kurang

8. Tidak ada kanit PPA di polsek jajaran yang bertanggung jawab dalam penanganan KSS kekerasan terhadap perempuan dan anak

 

Rekomendasi

1. Pemerintah atau Polri bekerjasama dengan masyarakat atau aktivis, lembaga sosial, meminta kerelaann warga untuk rela rumahnya dijadikan rumah aman sementara atau rumah berlindung sementara di setiap RT/RW bagi anak dan perempuan korban ancaman atau kekerasan

2. Aktivis pemasyarakatan atau aparat melatih orang yang rumahnya dijadikan RAS atau PBS sebagai konseling atau pelindung sementara

3. Untuk pencegahan orang tua/aktivis/masyarakat/aparat melatih anaknya berteriak /menangis bila jadi korban ancaman/kekerasan dan lari masuk ke RAS atau RBS di tingkat RT/RW

4. Polri bersama LSM melaksanakan pelatihan khusus penyidik anak

5. Pelaksanaan diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan/penuntutan/peradilan dengan penetapan pengadilan agar ada kepastian hukum

6. Polri agar membentuk struktur unit PPA di polsek dan menambah ruangan kerja

7. Pemerintah agar memberikan dukungan anggaran khusus untuk penanganan anak dan perempuan

 

Ancaman Pidana Kekerasan Fisik Pasal 44 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang PK DRT

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah.

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah.

 

Hak Anak

Menurut undang undang No 23 Tahun 2002 anak memiliki hak :

  • Hak untuk dapat hidup
  • Tumbuh berkembang
  • Berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
  • Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

 

Kebutuhan dasar tumbuh kembang anak

Fisik biologis; Nutrisi, Imunisasi, Kebersihan badan dan lingkungan, pengobatan, olahraga, bermain.

Kasih sayang; Rasa aman plus nyaman, dilindungi, pola asuh demokratik.

Stimulasi; Sensorik, motorik, emosi, kognitif, mandiri, kepemimpinan.

 

Dampak Kekerasan dan Kejahatan terhadap Anak Secara Psikologis

Ringan:

  • Ketakutan dan perasaan diteror
  • Rasa rendah diri, kehilangan harga diri, tidak berdaya
  • Gangguan tidur
  • Psikosomatis
  • Rasa dendam kepada orang tua
  • Sulit untuk belajar

Berat:

  • Stress berat
  • Gangguan fungsi tubuh berat seperti tiba tiba buta atau lumpuh tanpa indikasi medis
  • Depresi berkepanjangan
  • merasa tidak berharga
  • Bunuh diri

 

Penyebab Terjadinya Tindakan Kekerasan

  • Rentannya keluarga akibat pola asuh kurang berkualitas (pendidikan karakter di rumah)
  • Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak
  • Kemiskinan dan lemahnya pengetahuan masyarakat
  • Penyebaran perilaku jahat antar generasi

 

Pemicu Terjadinya Tindakan Kekerasan :

– Pornografi; Kecenderungan korban tidak tertangani dan mendapat rehabilitasi secara tuntas berpotensi melakukan kejahatan yang sama

– Narkoba dan miras;

 

Sangat berbahaya jika sejak balita anak sudah menderita kekerasan dan kejahatan. Akan merusak koneksitas di otak dan merusak potensi anak untuk berkembang lebih lanjut. Akan berdampak pada kesehatan anak pula seperti anak yang mudah sakit, masalah jantung dan fungsi tubuh lainnya. Mereka juga tidak belajar bagaimana berempati sehingga tidak menyadari apakah perilaku yang ditampilkan itu baik atau buruk karena kesadaran itu terbangun pada usia 2 tahun. Sejak berkembang kelainan kepribadian yang merugikan anak sepanjang hidupnya.

Penelian Gillot 2012:

  1. Satu bentakan akan menghancurkan 1 milyar sel otak anak
  2. Satu pukulan fisik akan menghancurkan 10 milyar sel otak anak
  3. Kasih sayang dan pengertian terhadap anak akan menumbuhkan 10 triliun sel otak anak
  4. Penelitian yang dilakukan oleh eced di Indonesia tahun 2013 terhadap tidak diperolehnya stimulasi yang baik pada anak usia dini :
  5. 25% lebih anak anak drop out dari sekolahannya
  6. 40% menikah sangat muda
  7. 50% mengikuti pendidikan khusus bagi anak bermasalah
  8. 60% tidak ada yang meneruskan kuliah / perguruan tinggi
  9. 70% masuk tahanan karena perbuatan kriminal

Komentar, Pertanyaan dan Masukkan