Wanita, Istri dan Ibu dalam pusaran hukum | Rosalita chandra

08. March 2018 Lain-lain 0
Perempuan dalam hukum :
Cara pandang perempuan dalam hukum
1. Tak ada harapan dalam hukum
2. Hukum harus ditegakkan seluat hati
3. Menjalankan hukum bulat bulat
4. Rasionalisasi hukum
Hukum bukan barang antik
Hukum bukan barang menyeramkan
Memanfaatkan hukum sebagai alat pelindung diri dan keluarga
Hak hak perempuan
UU HAM pasal 45 -51
1. Hak perempuan di bidang politik dan pemerintahan
2. hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran
3. hak perempuan di bidang ketenaga kerjaan
pasal 49
wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal hal yang dapat mengancam keaelamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita
Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamjn dan dilindungi hukum
4. hak perempuan di bidang kewarganegaraan
5. hak perempuan di bidang kesehatan
6. hak perempuan utk melakukan perbuatan hukum
Pasal 50
Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sensiri, kecuali ditentjkan lain oleh hukum agamanya
7. hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan
Pusaran hukum untuk perempuan
UU HAM
UU ITE
UU Pronografi
UU Ketenagakerjaan
UU no 21 tahun 2007 ttg Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
UU Asuransi
UU PT
KUHPerdata
KUHPidana
Pusaran hukum untuk istri
UU no 1 tahun 1974 ttg perkawinan
UU No 23 tahun 2004 ttg Penghapusan KDRT
UU No 12 tahun 2006 ttg kewarganegaraan
UU Tindak pidana korupsi
UU Tindak pidana pencucian uang
Pusaran hukum untuk ibu
UU Perlindungan anak
UU SPPA
UU Pengobatan tradisional
UU rumah sakit
UU no 36 tahun 2009 ttg kesehatan
UU no 8 tahun 1999 ttg perlindungan konsumen
UU narkotika
UU HAM tentang hak perempuan
Pasal 51
Seorang istti selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggunh jawab yang sama dengannsuaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubunhan dengan anak anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama
Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak
Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanoa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan perundang undangan
UU ketenagakerjaan
Perjanjian kerja
Pengakhiran perjanjian kerja
PHK
Upah
Lembur
Waktu kerja (khusus perempuan)
Cuti haid
Masa percobaan

Komentar, Pertanyaan dan Masukkan